Keterwakilan wanita dan peranan wanita dalam bidang politik sangatlah sedikit khususnya dalam lembaga legislatif mengapa hal ini bisa terjadi?
Saat ini kebebasan dan demokrasi telah menjadi bagian penting dalam interaksi antar sesama manusia. Sekalipun demokrasi berasal dari tradisi Barat, ia telah menjadi wabah global. Hampir dapat dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sepi dari tuntuan demokrasi. Meskipun penerapan demokrasi tidaklah seragam pada masing-masing kawasan dunia, demokrasi telah menjadi media masyarakat dunia untuk mengekspresikan kebebasan individu dan hak-haknya sebagai warga negara. Sebagaimana demokrasi, penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan unsur penting untuk mewujudkan sebuah negara yang berkeadaban. Demokrasi dan HAM ibarat dua sisi mata uang yang saling menopang satu sama lain. jika dua unsur ini berjalan dengan baik, pada akhirnya akan lahir masyarakat madani yang demokratis dan peduli HAM. Berbicara soal demokrasi dan HAM erat kaitannya dengan gender. Gender menjadi bahasan yang trend hingga saat ini. Hampir di seluruh dunia dalam soal kesetaraan gender yang lebih banyak menganut sistem patriarki. Istilah patriarki ini menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Dalam budaya ini terdapat perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan lelaki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Laki-laki yang mendapat peran sebagai pencari nafkah dan pelindung, dituntut oleh budaya untuk menjadi perkasa, mampu bekerja keras, dan bersifat rasional, sebaliknya dengan perempuan yang mendapat peran sebagai penanggungjawab pekerjaan domestik dianggap bersifat lemah dan pasif, maka tidak berkapasitas berkiprah di dunia politik.
Di Indonesia, sedikitnya jumlah
keterwakilan perempuan dalam kehidupan sosial, budaya dan politik menjadi
pertimbangan atas keadilan gender. Misalnya dalam hal sosial budaya, begitu
kentalnya budaya patriaki seperti berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan
ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual, padahal sudah cukup banyak
pekerjaan laki-laki dikerjakan pula oleh perempuan di masa kini. Namun,
sesuai dengan sistem demokrasi yang mengedepankan prinsip keterbukaan,
persamaan, dan keadilan bagi semua warga negara laki-laki maupun perempuan
untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain demokrasi
memberi akses, kesempatan dan kontrol yang sama bagi semua warga negara untuk
terlibat dalam proses politik. semakin demokratis sistem politik, semakin
terbuka peluang perempuan terlibat dalam kehidupan politik.
Selanjutnya dalam
hal politik seperti yang dimuat dalam harian KOMPAS.com pada tahun 2004 lalu,
jumlah anggota DPR perempuan hanya mencapai 11,8 persen dari 560 anggota DPR
yang ada. Namun, rupanya pada saat Pemilu 2009, jumlah perempuan yang duduk di
DPR mampu mencapai angka 18,05 persen. Meskipun data di tahun 2009
menunjukan adanya peningkatan, namun tidak cukup mewakili kesetaraan gender.
Melihat data diatas, dapat kita simpulkan kesetaraan gender sudah berlaku di
Indonesia, meskipun jumlah keterwakilannya tidak setara dengan laki-laki.
Selain itu, dalam permasalah kompleks seperti di era transisi Indonesia dengan
200 juta lebih penduduk yang masih akan terus bergerak dengan masalah ekonomi,
lapangan kerja, kemiskinan dan integrasi bangsa membutuhkan dukungan perempuan
didalamnya. Hampir separuh penduduk adalah perempuan (49% atau sekitar 100 juta
lebih penduduk perempuan), apabila mereka diberdayakan maka akan dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat keseluruhan.Dengan melihat data diatas
perlu ditinjau keterwakilan perempuan khususnya dalam bidang politik agar dapat
menciptakan penguatan terhadap kualitas dan peran perempuan dalam proses
demokrasi di Indonesia.
B. PEMBAHASAN
A.
WANITA DALAM
PERSPEKTIF GENDER
Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita
yang ditata atau diatur oleh laki-laki atau suami pada umumnya terjadi pada
kaum patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau wanita
memiliki wewenang untuk bekerja dan menghidupi keluarga bersama dengan sang
suami. Tidak ada pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga,
pria dan wanita sama-sama berkewajiban mengasuh anak hingga usia dewasa.Jika
ada wacana perempuan harus di rumah menjaga anak dan memasak untuk suami maka
itu adalah konstruksi peran perempuan karena laki-laki juga bisa melakukan hal
itu, contoh lain misalnya laki-laki yang lebih kuat, tegas dan perempuan lemah
lembut ini yang kemudian disebut dengan gender.
Gender
secara harfiah sering diartikan dengan perbedaan sex antara laki-laki dengan
perempuan. Wanita sering dianggap kaum yang hanya berpatok di sumur,kasur,
dapur. Tidak mempunyai kekuasaan dan sering dianggap kaum yang lemah.
Pembahasan tentang gender lebih dari sekedar perbedaan sex semata tetapi gender
membahas bahwa perbedaan sifat antara lelaki dan perempuan dapat dipertukarkan
dan dapat berubah menurut waktu dan tempat seperti sifat laki-laki yaitu kuat,
perkasa dan rasional juga bisa dimiliki oleh perempuan pada jaman sekarang yang
juga tidak menyalahi kodratnya sebagai perempuan. Gender sering
mengalami pergeseran-pergeseran nilai yang awalnya antara perempuan dengan
laki-laki hanya mendeskripsikan perbedaan yang cenderung kearah marjinalisasi, subordinasi,
diskriminasi, kekerasan dan stereo type tetapi sekarang lebih kearah persamaan
dan kesejajaran pada masing-masing peranannya. Di sektor publik sendiri,
peranan perempuan konsisten dengan segala keterbatasannya tetapi cenderung
mendalami dengan keingin-tahuan yang besar. Dengan potensi yang ada didalam
dirinya dan keterbatasannya maka perempuan cenderung cepat jenuh dalam
menghadapi aktivitasnya dan membutuhkan proses yang lama dan berbagai tekanan
sehingga hanya yang tangguhlah yang akan bisa bertahan disektor publik. Seruan
ini bersumber dari pengakuan para feminisme bahwa kesetaraan gender berasal
dari dua teori, teori Karl Marx (1818-1883) "analisa konflik" dan
teori "struktur fungsional" Email Durheim (1858-1917). Perbedaan
tersebut juga tergantung pada kelas masyarakat masing-masing daerah, seperti
halnya di Bali bahwa perempuan adalah sosok pekerja keras.
Gender
juga mengalami pergeseran-pergeseran nilai yang awalnya antara perempuan dengan
laki-laki hanya mendeskripsikan perbedaan yang cenderung kearah marjinalisasi,
subordinasi, diskriminasi, kekerasan dan stereotype tetapi sekarang lebih
kearah persamaan dan kesejajaran pada masing-masing peranannya. Di sektor
publik sendiri, peranan perempuan konsisten dengan segala keterbatasannya tetapi
cenderung mendalami dengan keingin-tahuan yang besar. Dengan potensi yang ada
didalam dirinya dan keterbatasannya maka perempuan cenderung cepat jenuh dalam
menghadapi aktivitasnya dan membutuhkan proses yang lama dan berbagai tekanan
sehingga hanya yang tangguhlah yang akan bisa bertahan disektor publik. Dengan
kondisi seperti ini status sosial perempuan menjadi hanya sebatas pemenuhan
kebutuhan saja tanpa ada penekanan pada kreativitas, intelektulitas serta
wawasan yang luas, yang mendorong kepada ke tidak kompetitifan etos kerjanya.
Pola yang non-normatif akan dianggap sebagai hal yang menimbulkan konflik
belaka. Tidak ada lagi keseimbangan dan keharmonisan perempuan dalam meniti
karier di sektor publik.
A. PERANAN
WANITA
Kesadaran
baru tentang pentingnya sebuah peranan perempuan pada sektor publik perlu
dimunculkan untuk meningkatkan daya saing yang seimbang antara perempuan dan
laki-laki tanpa harus memperhatikan jenis kelamin. Tidak hanya sebuah
stereotype yang menekan perempuan untuk berkutat hanya disektor domestik tetapi
menjadi sebuah motivasi yang menghasilkan etos kerja yang tinggi. Walaupun
sampai saat ini kaum wanita sudah banyak berperan dalam posisi yang penting
tetapi masih saja terdapat ketidak-adilan didalamnya seperti perbedaan upah.
Konsep-konsep besar hasil dari pemikiran cemerlang yang didapatnya seakan tidak
membuahkan suatu penghargaan bagi perempuan, hal ini bahkan cenderung mematikan
kreativitas dalam aktivitasnya. Memang secara emosional perempuan terkadang
cenderung posesif dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga peranan kaum
laki-laki juga diperlukan sebagai penyeimbang. Tetapi kehadiran kaum perempuan
merupakan sebuah kekuatan baru. Perempuan sudah bisa menyesuaikan diri
dengan milieu (lingkungan dalam arti luas yang mempunyai arti penting
sekali dalam kehidupan manusia) dengan baik, secara aktif maupun selektif.
Partisipasi perempuan secara utuh dalam proses pembangunan akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Kesempatan generasi yang akan datang
akan timbul dengan potensi yang maksimal. Tinggal kita yang berhak menentukan
apakah sebuah pola pikir yang sudah membudaya dapat diubah atau bias gender
akan selalu membudaya. Selayaknya bahwa perempuan menjadi relasi yang saling menguntungkan
bagi laki-laki dalam berhubungan sosial.'
B.
PENGERTIAN
KEKUASAAN
Menurut
Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial,
melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar
kemampuan ini. Talcott Parsons mengatakan, “Kekuasaan adalah
kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh
kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem orgnaisasi kolektif.” Dari berbagai
definisi yang dikemukakan para tokoh, pada intinya kekuasaan adalah kemampuan
seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pihak lain dalam mencapai
sebuah tujuan tertentu. Kekuasaan
dalam konteks politik adalah kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruhnya
terhadap pihak lain dalam proses politik.
Sumber
kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Kedudukan
merupakan status sosial yang dimiliki seseorang, contohnya seseorang memiliki
kedudukan sebagi seorang gubernur, maka ia memiliki kekuasaan dan wewenang atas
suatu daerah. Contoh kekuasaan yang bersumber dari kekayaan adalah seorang
konglomerat yang berkuasa melakukan apa yang ia kehendaki terhadap pihak lain
dengan uang sebagai sumbernya. Kekuasaan juga dapat bersumber dari kepercayaan.
Kepercayaan ini diberikan oleh masyarakat kepada suatu pihak tertentu ,
contohnya seorang kepala suku dipercayai oleh masyarakatnya untuk menjadi
pemimpin.
C.
PERANAN WANITA DALAM POLITIK
Keterlibatan
wanita dalam politik merupakan suatu anugerah bagi keberlanjutan suatu negara. Ibarat
negara sebuah rumah tangga, maka wanitalah yang memiliki peran untuk mengurus
rumah serta mengatur hajat hidup seluruh penghuni rumah tersebut. Maka, dapat
dipastikan bahwasanya wanita memiliki andil yang luar biasa dalam mengatur
kehidupan berbangsa dan bernegara.Walaupun demikian, bagi negeri yang bernama
Indonesia, peran perempuan masih dimarginalkan dan dikebiri eksistensinya. Hal
ini terlihat dari total partisipasi wanitadalam parlemen yang dibatasi hanya
sebesar 30% semata. Tentunya, menjadi sebuah tragedi bagi negeri yang
menjunjung genderisasi, namun masih memiliki pandangan yang tak rasional
bagi peran wanita. Hingga saat ini, peran wanitadan representasi politiknya di
parlemen serta pada pemerintahan, baik secara global maupun nasional masih
sangat rendah dan memprihatinkan.
Rendahnya
partisipasi wanita tersebut bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, yakni:
- Tidak ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih khususnya di negara-negara berkembang dan terbelakang.
- Tidak adanya pelatihan dan penguatan keterampilan politik untuk memperkuat keterampilan politiknya.
- Kurang adanya kesadaran untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik terutama untuk berpartisipasi dalam institusi politik formal seperti lembaga legislatif dan partai politik
- Masih adanya sistem perundang-undangan politik yang membatasi aksesibilitas dan partisipasi wanita dalam pemilu, perlemen dan dalam pemerintahan.
Alasan- alasan
inilah yang menjadi suatu pembeda antara kaum laki- laki dan kaum
wanita.Bahkan, dalam pembagian hak waris, kebebasan bergaul dan semacamnya yang
diatur oleh agama, wanita dibedakan jatah dan bagiannya. Namun, hal ini
bukanlah suatu kerugian bagi seorang wanita, melainkan sebuah pernyataan
tertulis bahwasanya wanita adalah makhluk yang sejatinya harus dijaga harkat
dan martabatnya serta diposisikan dalam konteks yang lebih kompleks dan utama,
dibandingkan dengan urusan laki- laki yang sejatinya mampu untuk menjaga
dirinya sendiri.
Peranan wanita
merupakan merupakan jawaban dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan
kesejahteraan rakyat. Dominasi gender adalah sebuah keharusan yang ditinjau
secara ide dan gagasan dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan program
pemerintah dan pembangunan yang dicita-citakan tergantung pada partisipasi
seluruh masyarakat, sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan
semakin berhasil pencapaian tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Karena itu,
dalam program pemerintah sebagai bagian dari pembangunan sangat dipengaruhi
oleh unsur - unsur masyarakat, yang pada hakekatnya bahwa pembangunan
dilaksanakan dan ditujukan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk
masyarakat. Dengan demikian, bahwa setiap masyarakat sebagai subyek pembangunan
tidak lepas dari peranan wanita yang terlibat di dalamnya, sehingga partisipasi
wanita perlu untuk diperhitungkan jika tidak ingin disebut bahwa wanita
Indonesia ketinggalan dibandingkan dengan wanita di Negara - negara lain.
Kenyataan yang
terjadi adalah perempuan masih sering dianggap hanya sekedar mengurusi urusan
dapur dan kerap kali kemampuannya masih diremehkan untuk mengatasi
urusan-urusan krusial. Dalam pemerintahan misalnya, perempuan yang hendak
mencalonkan diri untuk maju pada posisi strategis seperti sebagai anggota
legislatif ataupun pemimpin dalam tingkat daerah, sering kali dianggap sebelah
mata dan kurang diperhitungkan.Hal-hal tersebut kemudian menjadi penyebab
keterlibatan wanita di dunia politik menjadi terlambat. Sejak kemerdekaan
hingga sekarang, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan
umum, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997,1999, 2004,
2009 dan 2014. Dalam hal keterwakilan perempuan, Undang-Undang Nomor 12 tahun
2003 pasal 65 ayat 1 tentang Pemilu yang memuat ketentuan pencalonan perempuan
oleh partai politik sekurang-kurangnya 30% mengawali aspirasi untuk
meningkatkan keterwakilan perempuan pada ranah politik. Undang-Undang tersebut
kemudian diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008,
yaitu pasal 53 yang menyatakan bahwa daftar calon memuat minimal 30% perempuan,
dan pasal 55 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap tiga nama calon memuat minimal
satu perempuan. Wanita Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang
politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam
pemerintahan.Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata - mata hanya
sekedar pelengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan
keputusan politik yang menyangkut kepentingan kesinambungan negara dan bangsa.
Hak suara wanita memiliki kesejajaran dengan laki - laki dalam hal mengambil
dan menentukan keputusan, begitupula apabila wanita terlibat dalam pemilihan
umum untuk memilih salah satu partai politik yang menjadi pilihannya, apalagi
ia duduk sebagai pengurus dari salah satu partai. Dengan mempunyai kesadaran
ini, wanitapun dapat berdiri sendiri dengan kecerdasannya, memilih partai yang
sesuai dengan cita-citanya.Sungguh mengecewakan, jika partai-partai itu menjadi
sasaran pencari untuk untuk sendiri, dan wanita dijadikan alatnya karena tidak
cukup kesadaran di dalam partai. Jika wanita duduk di dalam partai, bukanlah
semata - mata untuk diberi tugas guna menyediakan jamuan pada rapat rapat
partainya atau ketika partai kedatangan tamu agung, tetapi juga memberikan
suaranya bersama dengan anggota laki-laki.
Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan wanita di dalam
politik tidak dapat dikesampingkan, karena memiliki kemampuan dan kecerdasan
yang sama dengan laki - laki. Walaupun demikian, bahwa hak- hak politik yang
dimiliki wanita pada kenyataannya tidaklah sesuai yang diinginkan. Budiardjo
(2004:43) memberikan penjelasan mengenai partisipasi politik sebagai berikut:
Di Negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik
ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui
kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu
dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegangtampuk pimpinan untuk masa
berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pengejawantahan dari
penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Partisipasi politik
seperti di atas tentu saja akan berarti apabila wanita turut terlibat di
dalamnya. Di dalam negara yang sedang belajar menuju demokratis yang
sesungguhnya seperti Indonesia, adanya partisipasi wanita yang lebih besar maka
dianggap menjadi lebih baik.Tingginya tingkat partisipasi wanita dapat
ditunjukkan dalam mengikuti dan memahami masalah politik dan keterlibatannya
dalam kegiatan- kegiatan politik tersebut. Sebaliknya apabila tingkat
partisipasi politik bagi wanita itu rendah maka dianggap kurang baik, dicirikan
dengan banyak kaum wanita yang tidak menaruh perhatian pada masalah politik
atau kenegaraan. Akibatnya dikhawatirkan apabila terjadi kurangnya pendapat
mengenai kebutuhan politik wanita yang dikemukakan, maka kepala negara menjadi
kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi kaum wanita dan menjadi terabaikan,
sehingga cenderung akan melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Dengan
demikian, bahwa partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh wanita dapat
melalui beberapa jalur, yang meliputi :
- Bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja secara formal dapat berperan aktif di lingkungannya sendiri melalui berbagai kegiatan yang mendukung program pemerintah, seperti PKK, Posyandu, KB, dan lain - lain kegiatan yang menggerakan ibu - ibu ke arah kepentingan bersama. Begitu pula turut memberi penjelasan akan pentingnya menjadi pemilih dalam pemilu yang berlangsung lima tahun sekali guna melangsungkan kegiatan demokrasi dan kenegaraan.
- Wanita yang menginginkan karier di bidang politik dapat menjadi anggota salah satu partai politik yang sesuai dengan ideologinya, terutama dalam memperjuangkan kaum wanita, dan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk dipilih oleh masyarakat pada saat dilaksanakannya pemilu.
- Wanita yang memilih karier di eksekutif atau pemerintahan dapat menjalankan fungsi sesuai dengankemampuan, latar belakang pendidikan dan beban tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab, apalagi yang bersangkutan dituntut untuk memiliki keterampilan dan kemampuan memimpin, sehingga tidak tergantung pada laki - laki. Kegiatan di pemerintahan ini diharapkan menjadi seorang pengambilan keputusan, seeprti menjadi lurah/kepala desa, camat, kepala daerah, atau menjadi kepala bidang/bagian bahkan kepala instansi di tempat kerjanya.
- Wanita yang bekerja di bidang yudikatif atau berhubungan dengan hukum sebagai pengacara, jaksa, hakim, atau sebagai polisi penyidik perkara, dapat bekerja dengan jujur dan adil demi tegaknya hukum itu sendiri, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, daerah, pendidikan, golongan, dan lain - lain.
Secara
kuantitatif jumlah wanita Indonesia lebih banyak dibandingkan pria,
perkembangan posisi dan peran politik wanita Indonesia amatlah lamban. Secara kualitatif,
wanita Indonesia belum secara proporsional mempengaruhi dan menentukan proses
dan produk politik Indonesi, harapan bahwa partisipasi yang dilakukan wanita
tidak saja sebagai partisipasi pasif,tetapi juga sebaiknya partisipasi aktif
sebagai penentu kebijakan di tempat yang bersangkutan agar dapat diwujudkan
secara maksimal hingga keberadaannya dapat diperhitungkan,selalu diakui dan
tidak dipandang sebelah mata.
D. Emansipasi Wanita di Bidang Politik dan
Pemerintah
Kiprah
wanita di bidang politik dan pemerintahan di Indonesia mulai bersinar semenjak
lahirnya reformasi politik pada tahun 1998 yang menandai jatuhnya rezim orde
baru. Kaum hawa kini sudah banyak duduk di lembaga legislatif, eksekutif,
maupun yudikatif, meskipun prosentasenya belum begitu signifikan. Sudah ada
kemajuan berarti, paling tidak produk-produk hukum dan kebijakan yang
dihasilkan kini sudah banyak yang berpihak kepada wanita. Dalam susunan kabinet
sendiri sudah lama ada Kementerian Pemberdayaan Wanita. Emansipasi
bagi perempuan di Indonesia diatur secara formal dalam Undang-undang No. 10
tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang
Partai Politik, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar
30%, terutama untuk duduk di parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d
Undang-Undang No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30%
keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah
satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan pasal 53
Undang-Undang mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus
memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Undang-Undang
No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, secara khusus tertulis pada pasal 65
ayat (1); dalam Tata Cara Pencalonan Anggota DPR Pusat, DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten / Kota Pasal 65 adalah :
(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.(2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.(3) Pengajuan calon anggota DPR Pusat, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: calon anggota DPR disampaikan kepada KPU; calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
Sayang
hingga saat ini banyak parpol yang masih kesulitan menjaring calon anggota
legislatif perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas yang memadai, walaupun
ada jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di bidang pemerintahan
dan hukum telah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1), namun
sejatinya sistem nilai yang masih mengacu pada laki-laki sebagai sentral belum
hilang,hal ini menjadi tugas partai politik untuk melakukan rekrutmen para
calon legislatif perempuan untuk memenuhi kuota 30%, bisa dilakukan melalui
organisasi-organisasi underbow atau ormas-ormas dan melalui
perwakilan-perwakilan daerah; dengan adanya perwakilan 30% perempuan di
parlemen, harapan akan dapat menyuarakan banyak kepentingan perempuan. Fakta
politik menunjukkan bahwa perempuan hampir diseluruh belahan dunia tidak
terwakili secara proporsional yaitu hanya menduduki sekitar 14,3% dari
keseluruhan anggota parlemen. di Negara-negara Skandinavia seperti Swedia,
Norwegia dan Denmark memiliki tingkat keterwakilan perempuan paling tinggi,
yaitu mencapai 40%, sedangkan jumlah terendah diduduki oleh negara-negara Arab,
yang hanya mencapai sekitar 4,6% (International Idea, 2002).
Menurut
data pada Badan Pusat Statistik tahun 2000 perempuan memiliki populasi 51% dari
177 orang anggota MPR, perempuan berjumlah 18 orang anggota, yang berarti
mencapai hanya 9,2%. Hampir serupa perempuan di DPR berjumlah 45 orang anggota
dari 455 orang anggota, yang berarti mencapai 9%. Tingkat partisipasi perempuan
Indonesia di lembaga perwakilan rakyat lebih rendah dibandingkan rata-rata
negara Asia Tengara lainnya, yaitu 12,7%. Di Indonesia pada pemilu pertama
digelar Maret 2001, setelah amandemen konstitusi diberlakukan yang menghasilkan
peningkatan signifikan dalam representasi perempuan di parlemen yaitu hampir
dua kali lipat dari 25% ke 47% di tingkat National Assembly (MPR).
Semenjak tahun 1950sampai pemilu 2004, tidak ada perubahan yangsignifikan. Peningkatan muncul pada periode
1987-1992, sebanyak 13%, tetapi justru setelah Tersebut terus
mengalami penurunan sampai dengan periode 2004-2009 menjadi 11,8% Cetro pernah pernah mengungkapkan
bahwa masalah minimnya keterwakilan perempuan, pada dasarnya di dorong oleh
upaya-upaya sistematis atau kesengajaan dari berbagai pihak. Para pengurus partai politik mungkin sengaja
menempatkan perempuan pada urutan tertentu, sehingga mengcilkan kemungkinan
calon legislatif perempuan untuk dapat duduk di lembaga legislatif (jurnal
perempuan, 2003). Di samping itu, juga
masih minimnya perempuan yang terjun di dunia politik, baik secara baik secara kuantitas maupun kualitas,
menyebabkan kemungkinan calon legislatif perempuan untuk duduk di lembaga
legislatif semakin mengecil. Minimnya calon legislatif ini dari perempuan
merupakan fenomena yang telah lama terjadi di Indonesia. Demikian
pula dalam masalah partisipasi politik perempuan. Sebuah pengamatan
mengungkapkan bahwa perempuan yang terjun ke dalam kegiatan politik dan mendapat
jabatan politik dapat di klasifikasikan menjadi tiga kelompok.
- Kelompok pertama Adalah perempuan yang memeroleh jabatan politik karena mereka memiliki hubungan dengan lelaki tertentu. Misalnya, suaminya eksekutif, sang istri duduk di dewan. Ayahnya duduk di legislatif, putrinya dikader untuk duduk di legislatif. Ayahnya memiliki reputasi sosial politik sehingga, putrinya dianggap dan diposisikan cukup mampu menjadi anggota dewan.
- Kelompok kedua Adalah perempuan yang terjun ke dunia politik setelah bebeas tugas dari membesarkan anak-anaknya. Hal itu menyebabkan usia karier politik menjadi lebih pendek.
- Kelompok ketiga Adalah perempuan yang dalam usia muda 30an terjun dalam politik. Biasanya mereka telah cukup lama aktif dalam dunia ormas, LSM, atau organisasi ekstra kampus. Mereka inilah yang termasuk jenis politisi perempuan profesional karier yang jumlahnya paling sedikit akibat proses sosialisasi, pendidikan, dan rekruitmen politik perempuan yang tidak berakar dan berjalan secara sistematis.
Kesimpulan
Pentingnya
sebuah peranan perempuan pada sektor publik perlu dimunculkan untuk
meningkatkan daya saing yang seimbang antara perempuan dan laki-laki tanpa
harus memperhatikan jenis kelamin. Perempuan pun berhak ambil andil dalam dunia
politik. Dengan adanya peraturan baru yang
mengharuskan kuota perempuan 30% yang dirasa masih sangat kurang. Bagaimanapun
juga kita harus belajar banyak dari pengalaman negara lain, terutama terhadap
negara-negara Skandinavia yang representasi perempuan di parlemen mencapai 40%
Sebagai contoh, di Swedia pada tahun 1994, Partai Sosial Demokratik Swedia
memperkenalkan zipper principle sebagai regulasi internal partai yaitu, prinsip
yang mengatur nomor urut yang mengharuskan partai tersebut memuat nama kandidat
perempuan setelah atau sebelum laki-laki secara bergantian. Apabila nama caleg
pertama dalam daftar adalah perempuan, pada urutan kedua adalah laki-laki,
selanjutnya perempuan, dan seterusnya berselang-seling.
Tetapi juga ada
hambatan lain terutama tidak ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih
khususnya di negara-negara berkembang dan terbelakang yang membuat rendahnya
partisipasi wanita dalam ranah politik. Diharapkan partisipasi dan keterwakilan
perempuan signifikan menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan
perempuan. Untuk itu regulasi kuota di Indonesia yang tidak wajib sifatnya
tidak cukup karena tidak menjamin meningkatnya akses perempuan di parlemen.
Terlebih lagi terkesan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh parpol-parpol
di negara Indonesia “hanya” merupakan bentuk respons dari regulasi pemerintah,
bukan mekanisme internal parpol yang mereka buat sendiri, oleh karena itu masih
diperlukan aturan yang lebih “memaksa”, baik dari pemerintah maupun dari
internal partai, agar regulasi kuota menjadi efektif.
Daftar Pustaka
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi
Revisi, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 61.
(diakses
pada Sabtu, 9 September 2017)
(diakses
pada Sabtu, 9 September 2017)
x
Komentar